JAKARTA, Merdekapostnews.top
Situasi politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik serta persoalan hukum yang tengah berkembang, khususnya terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan.
Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai adanya pembicaraan pengunduran diri antara Gibran dan Prabowo.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut tidak benar. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Ijazah Menjadi Sorotan
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026 terkait gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Perkembangan berikutnya membuat polemik semakin menjadi perhatian publik. Persoalan dokumen pendidikan itu turut bergulir ke ranah hukum dan memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme politik di DPR RI.(Red)
