Singkawang, Merdekapostnews.top
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali menjadi sorotan setelah diduga masih berlangsung di wilayah Kaliasin Dalam, Desa Sijangkung, Dusun Air Merah, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Senin 09 November 2026.
PETI merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, Aktivitas tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum, aktivitas PETI juga dapat berdampak terhadap lingkungan, penambangan tanpa izin kerap dikaitkan dengan kerusakan hutan, erosi, pendangkalan sungai, serta pencemaran tanah dan sumber air akibat penggunaan bahan kimia berbahaya.
Berdasarkan keterangan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, seorang pria berinisial T alias Toni, warga Desa Pawangi, Dusun Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, diduga sebagai pemilik lahan yang digunakan untuk aktivitas PETI di lokasi tersebut.
Warga itu juga menyebut T alias Toni diduga berperan sebagai penampung emas hasil aktivitas penambangan tanpa izin.
“Itu tanah Toni, Dulu ada lima set, sekarang sudah tutup karena ada yang tertimpa tanah dan meninggal. Dia juga disebut sebagai penampung emas dari pendulang atau penyekop di lokasi itu,” ujar warga tersebut.
Menurut keterangan yang sama, aktivitas penambangan diduga masih berlangsung dengan menggunakan dua unit dompeng, warga menyebut sejumlah pihak lain juga diduga terlibat dalam aktivitas di lokasi tersebut.
“Sekarang masih beroperasi menggunakan dua set dompeng,” katanya kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Namun, informasi tersebut masih berupa keterangan warga dan belum mendapatkan verifikasi independen maupun konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.
Ancaman sanksi hukum secara umum, kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
Penegakan hukum juga perlu disertai pemeriksaan terhadap legalitas lokasi, peran setiap pihak, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Warga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, termasuk Polda Kalimantan Barat, meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Masyarakat juga berharap penanganan dilakukan secara transparan agar aktivitas PETI tidak semakin meluas serta tidak menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan yang lebih besar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, maupun T alias Toni terkait dugaan tersebut.
Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Tim
