Purwakarta, Merdekapostnews.top
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara mengenai polemik pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Proyek yang disebut bernilai sekitar Rp3,5 triliun itu menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara kegiatan pembangunannya karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terbit.
Dedi menegaskan penghentian tersebut bukan berarti Pemprov Jawa Barat menolak investasi. Menurutnya, pemerintah tetap terbuka terhadap investasi, termasuk pembangunan infrastruktur digital berskala besar, tetapi seluruh persyaratan administrasi dan lingkungan harus dipenuhi terlebih dahulu.
“Ketika saya tanya kemarin, IMB belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan pembangunan. Kan izinnya tidak keluar,” kata Dedi, Minggu, 04/10/26.
Dedi Mengaku Sudah Cek Sejak Juli
Dedi mengungkapkan, persoalan perizinan proyek tersebut sebenarnya sudah menjadi perhatiannya sejak beberapa bulan lalu.
Ia mengatakan telah mendatangi lokasi pada 28 Juli 2026 untuk memastikan kesiapan proyek, termasuk menanyakan kelengkapan perizinan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah.
Saat itu, kata Dedi, pihak perusahaan menyampaikan bahwa izin investasi telah diproses melalui sistem OSS. Namun, untuk kewenangan daerah, masih terdapat dokumen yang harus diselesaikan, yakni AMDAL dan PBG.
Dedi kemudian meminta proses perizinan tersebut segera diselesaikan.
“Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” ujar Dedi.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa penghentian proyek merupakan bentuk penolakan Pemprov Jabar terhadap investasi.
Menurut Dedi, selama seluruh persyaratan dipenuhi dan hasil kajian lingkungan menyatakan proyek tersebut layak, pembangunan dapat dilanjutkan.
Kapasitas Data Center Capai 640 MW
Proyek yang dikembangkan BDx tersebut dikenal sebagai AI Campus 2 atau CGK4.
Berdasarkan keterangan resmi BDx, kampus data center di Jatiluhur itu dirancang dengan kapasitas pengembangan hingga 640 megawatt (MW). Tahap pertama mencakup pembangunan gedung dengan kapasitas IT 120 MW secara bertahap, dengan fase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.
BDx juga menyebut proyek tersebut memperoleh dukungan kapasitas jaringan listrik sebesar 845 MVA dari PLN. Lokasinya berada sekitar lima kilometer dari Waduk Jatiluhur.
Dari sisi teknologi, fasilitas tersebut dirancang untuk menangani beban kerja AI berkapasitas tinggi dengan sistem direct-to-chip liquid cooling, yang memungkinkan dukungan terhadap rak komputasi dengan kepadatan daya tinggi.
Kebutuhan Air Jadi Sorotan
Selain persoalan perizinan, kebutuhan air pusat data tersebut menjadi salah satu perhatian utama.
Dedi mengatakan kebutuhan air harus dihitung secara terbuka agar keberadaan industri digital tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan sektor pertanian.
Data yang disampaikan Pemprov Jabar dan diberitakan ANTARA menyebut kebutuhan air proyek tersebut ketika beroperasi penuh dapat mencapai sekitar 384 liter per detik, atau sekitar 33 ribu meter kubik per hari. Pada tahap awal, kebutuhan air diperkirakan sekitar 6.000 meter kubik per hari dan meningkat mengikuti pengembangan fasilitas.
Dedi menilai angka tersebut perlu dikaji secara cermat, terutama terkait sumber air dan mekanisme pemanfaatannya.
Ia sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan air proyek direncanakan melalui PDAM Purwakarta. Menurut Dedi, PDAM memiliki alokasi air dari sistem Jatiluhur sebesar 3.000 liter per detik, sementara pemanfaatannya selama ini disebut baru sekitar 380 liter per detik.
Namun, pemerintah tetap diminta memastikan penggunaan air untuk kepentingan industri tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian.
AMDAL Diminta Dibuka ke Publik
Dedi juga meminta proses penyusunan AMDAL proyek tersebut dilakukan secara transparan.
Ia bahkan meminta nama konsultan dan para ahli yang terlibat dalam kajian diumumkan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui potensi dampak dari proyek berskala besar tersebut.
“AMDAL ini barang publik, bukan barang privat,” ujar Dedi saat melakukan inspeksi ke lokasi proyek, sebagaimana diberitakan Bisnis.com.
Keterbukaan tersebut dinilai penting karena proyek data center bukan hanya membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan air, kebisingan, lingkungan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Investasi Jalan, Aturan Tetap Harus Dipatuhi
BDx sebelumnya telah melakukan groundbreaking AI Campus 2 pada 22 September 2026. Perusahaan menyebut proyek tersebut akan dikembangkan dalam beberapa tahap selama sekitar tiga tahun.
Namun, beberapa hari setelah pembangunan dimulai, Dedi melakukan inspeksi mendadak dan kemudian meminta aktivitas konstruksi dihentikan sementara sampai persyaratan AMDAL dan PBG terpenuhi.
Pemprov Jawa Barat menegaskan langkah tersebut bersifat administratif dan bukan penolakan terhadap investasi.
Dedi juga menyatakan bahwa jika hasil AMDAL menyatakan proyek tersebut layak dan seluruh ketentuan dipenuhi, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghambat pembangunan.
Sebaliknya, apabila hasil kajian menunjukkan adanya persoalan lingkungan yang serius, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
“Kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan,” tegas Dedi.
Dengan kapasitas hingga 640 MW dan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun, proyek AI Data Center Jatiluhur menjadi salah satu investasi infrastruktur digital berskala besar yang tengah dikembangkan di Jawa Barat.
Kini, kelanjutan pembangunan proyek tersebut menunggu penyelesaian dokumen AMDAL dan PBG serta kajian lebih lanjut mengenai dampak penggunaan air dan lingkungan.
Pemerintah daerah pun berada di posisi harus menjaga dua kepentingan sekaligus: mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi tetap memastikan sumber daya air, lingkungan, serta kepentingan masyarakat tidak dikorbankan.(Redaksi)
