Bekasi, Merdekapostnews.top
Di tengah Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelontorkan anggaran Rp59,95 miliar untuk Pilkades Serentak 2026, Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama – AWIBB Jawa Barat, Jimmy, menyoroti masih adanya dugaan praktik pungutan liar kepada para bakal calon kepala desa di wilayah Kabupaten Bekasi.
Jimmy menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam. AWIBB Jabar saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti dan berencana melaporkan dugaan tersebut kepada pihak berwajib.
“Kami masih menemukan adanya dugaan pungli kepada para bakal calon kepala desa di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Jimmy kepada wartawan di Bekasi, Selasa 2 September 2026.
Menurut Jimmy, pungli dalam proses Pilkades mencederai prinsip demokrasi dan transparansi yang seharusnya dijaga. Ia juga menyebut pihaknya tengah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada panitia Pilkades di sejumlah desa.
“Kami sedang kumpulkan data dan bukti. Setelah lengkap, kami akan laporkan ke pihak berwajib agar ditindak tegas. Panitia juga harus kami konfirmasi agar jelas duduk perkaranya,” tegasnya.
Sorotan AWIBB Jabar ini muncul setelah Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,95 miliar untuk penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026.
Berdasarkan informasi yang beredar, dana tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkades agar berjalan lancar, aman, tertib, dan demokratis sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
Dengan anggaran sebesar itu, Jimmy menilai tidak ada alasan bagi panitia untuk menarik biaya tambahan kepada calon.
“Anggaran sudah besar. Seharusnya semua tahapan ditanggung. Kalau masih ada pungli, itu namanya mencederai demokrasi di desa,” katanya.
Jimmy meminta seluruh panitia Pilkades di Kabupaten Bekasi menjaga netralitas dan tidak melakukan praktik yang dapat merugikan para calon. Ia juga mengimbau para bakal calon berani melapor jika dimintai sejumlah uang di luar ketentuan.
“Kami dari AWIBB Jabar siap menjadi jembatan pengaduan. Pilkades harus jadi pesta demokrasi, bukan ajang mencari keuntungan,” pungkas Jimmy.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Bekasi dan panitia Pilkades belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan AWIBB Jabar.
(Red)
