Jakarta, Merdekapostnews.top
Presiden Prabowo Subianto kembali menyita perhatian publik usai menyampaikan rencana untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia, Sabtu, 3 Mei 2025.
Untuk menjalankan rencana tersebut yang beliau sampaikan pada Hari Buruh di Monas Jakarta Pusat, Presiden akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara menghapus sistem tersebut.
Prabowo menilai sistem outsourcing selama ini kerap merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang layak. Ia menegaskan bahwa ke depan, pemerintahannya akan fokus pada menciptakan lapangan kerja tetap dengan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
“Tenaga kerja Indonesia harus dihargai dengan sistem yang adil. Kita ingin mereka bekerja dengan tenang, memiliki jaminan masa depan,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Rencana tersebut langsung mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa penghapusan outsourcing harus dikaji secara matang agar tidak berdampak negatif pada iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja.
“Kami memahami semangat perlindungan terhadap pekerja, namun penghapusan outsourcing tidak bisa dilakukan secara drastis. Perlu ada dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh agar tidak menimbulkan disrupsi ekonomi,” kata Shinta.
Sementara itu, serikat buruh menyambut baik wacana ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut langkah Prabowo sebagai angin segar bagi buruh yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil.(Red)
