MALUKU BARAT DAYA, Merdekapostnews.top
Pembangunan lima ruang kelas baru di SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya, Desa Koroing, Kecamatan Babar Timur, resmi ditunda hingga tahun 2026. Padahal, bangunan tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) melalui anggaran tahun 2025.
Informasi penundaan ini disampaikan langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 MBD, Eliseus Duanglaan, S.Th., saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa, 14 Oktober 2025, pukul 11.00 WIT di ruang kerjanya.
“Pembangunan lima ruang kelas itu ditunda karena sekolah belum memiliki sertifikat tanah,” ujar Eliseus.
Penundaan ini sempat menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa sekolah tersebut belum memiliki surat hibah tanah. Namun, isu tersebut dibantah tegas oleh Eliseus. Ia bahkan menunjukkan dokumen surat hibah yang menjadi arsip penting sekolah.
“Surat hibah sudah ada. Masalahnya bukan di situ, tapi sekolah ini memang belum punya sertifikat tanah, padahal itu menjadi syarat administrasi utama untuk mendapatkan bantuan pembangunan,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai sejarah pendirian sekolah, Eliseus mengaku belum memiliki data lengkap kapan sekolah ini mulai berdiri. Namun, ia menegaskan bahwa SMA Negeri 1 MBD telah dinegerikan pada 5 Januari 1999.
“Artinya, sekolah ini sudah berstatus negeri selama 26 tahun, tapi kelengkapan administrasi seperti sertifikat tanah belum ada. Ini menjadi hambatan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan kekecewaannya terhadap penundaan pembangunan tersebut.
“Jangan jadikan sertifikat sebagai alasan. Di wilayah Babar Timur ada juga SMA yang tidak punya sertifikat tanah tapi tetap dapat bantuan. Kami berharap tidak ada diskriminasi, dan semoga pembangunan lima ruang itu bisa dilaksanakan tahun depan karena surat hibah sudah ada,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan tidak ada lagi alasan lain yang dapat menghambat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Tolong pemerintah, jangan ada alasan lagi tahun depan. Anak-anak butuh ruang belajar yang layak,” tutupnya.(Eki)
