JAKARTA, Merdekapostnews.top
Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi daring secara tak kenal kompromi. Pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kementerian Perhubungan pada Kamis, 24 Juli 2025 di Hotel Redtop Pecenongan, FDTOI hadir bersama delapan wakil aliansi daerah, membawa suara lebih dari puluhan ribu pengemudi yang menuntut keadilan tarif, transparansi potongan biaya, dan kepastian payung hukum. Jika dalam 30 hari ke depan aspirasi tersebut tidak diwujudkan, 12 aliansi provinsi siap melakukan aksi besar di ibu kota (25/07/2025).
Empat tuntutan nasional yang dibawa FDTOI bukanlah daftar keinginan semata, melainkan kebutuhan mendesak yang telah dijadikan dasar aksi nasional pada 20 Mei 2025. Pertama, kenaikan tarif kendaraan roda dua (R2) untuk mengimbangi biaya operasional dan risiko di jalan. Kedua, regulasi tarif layanan pengantaran makanan (food) dan paket agar margin keuntungan aplikator tidak menekan pendapatan mitra. Ketiga, ketentuan tarif bersih kendaraan roda empat (R4) untuk menjamin minimal 80 persen diterima pengemudi. Keempat, dorongan pembentukan Undang-Undang Transportasi Online sebagai payung hukum yang mengikat semua pihak, aplikator, pengemudi, dan pemerintah.
Yos Shanto dari FOYB Yogyakarta membuka pertemuan dengan datar, namun penuh determinasi. “Kami tidak hadir sekadar untuk didengar, tetapi untuk dipatuhi,” ujarnya. Tito dan Yuri dari Aliansi FRONTAL Jawa Timur memaparkan peta kesenjangan tarif di wilayah dengan rute ekstrem, Thomas dan Eko dari SAKO c.q. Aliansi JATENG Semarang mengungkap angka potongan tersembunyi di pusat kota, Mahmud dari SePOI Jakarta mencatat lonjakan biaya hidup di ibukota. Presentasi fakta dan data ini memaksa Kemenhub mengakui urgensi perubahan.
Namun ketegangan sempat memuncak ketika muncul indikasi provokasi pihak tak bertanggung jawab, oknum yang berusaha memecah konsentrasi delegasi dengan memancing isu pribadi. Rapat hampir buyar, tetapi solidaritas wakil aliansi dan profesionalisme panitia Kemenhub berhasil meredam potensi kericuhan. “Upaya gangguan macam ini hanya membuktikan kekhawatiran aplikator terhadap kekuatan aspirasi mitra,” kata Yos.
Diskusi berlanjut ke poin evaluasi progres. Kemenhub mengonfirmasi bahwa tiga tuntutan pertama tengah masuk tahap finalisasi draf Peraturan Menteri. Rancangan kenaikan tarif R2 sebesar 15 persen sudah mencapai 80 persen penyelesaian; skema baru tarif food dan paket telah direkayasa ulang untuk memperbaiki struktur margin; ketentuan tarif bersih R4 disepakati memastikan minimal 80 persen komisi diterima pengemudi, dengan potongan maksimal 20 persen untuk biaya layanan. Meski demikian, tim teknis FDTOI mengingatkan agar ketentuan khusus diakomodasi, mulai dari biaya antre di restoran, akses sulit saat musim hujan, hingga pengiriman ke daerah terpencil, supaya mitra tak lagi dikorbankan oleh kebijakan sepihak.
Tuntutan keempat soal Undang-Undang Transportasi Online mendapat respons berbeda. Kemenhub menegaskan bahwa inisiatif tersebut berada di ranah legislatif DPR RI dan Kemenkumham. FDTOI menghargai kejelasan batas kewenangan, tetapi menolak sikap pasif, “Kami minta Kemenhub menggunakan jalinan koordinasi dengan DPR untuk memajukan RUU ini ke meja pembahasan. Tanpa upaya aktif, legislasi hanya akan jadi wacana,” seru Yos.
Komitmen FDTOI tidak berhenti di ruang FGD. Organisasi ini telah menyiapkan mekanisme tiga lapis pengawasan:
1. Tim Pemantau Kebijakan
Mereka akan meninjau setiap perkembangan draf peraturan, memverifikasi kesesuaian naskah teknis dengan kesepakatan awal FGD, dan memberikan rekomendasi cepat saat ditemukan penyimpangan.
2. Jaringan Lintas Wilayah
Lewat pertemuan rutin offline dan laporan digital, 12 aliansi provinsi akan berbagi update implementasi, memetakan hambatan, serta mengusulkan solusi teknis agar kebijakan dapat diterapkan serempak.
3. Aksi Eskalasi
Jika dalam 30 hari tidak ada terobosan nyata, membahas peraturan hingga penandatanganan instrumen hukum, FDTOI akan memobilisasi demonstrasi di depan kantor Kemenhub dan Gedung DPR/MPR. “Tidak ada alasan untuk menunda. Kalau perlu, ribuan pengemudi akan berdatangan ke Jakarta,” ancam Yos.
Langkah ini menunjukkan bahwa FDTOI berposisi sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah. Bersama asosiasi konsumen, lembaga riset transportasi, dan organisasi lingkungan, FDTOI memperjuangkan ekosistem transportasi online yang adil dan berkelanjutan. Mitra pengemudi bukan sekadar pekerja lepas; mereka adalah tulang punggung mobilitas perkotaan dan penggerak ekonomi digital lokal.
Transportasi online telah menjelma menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Setiap hari, ribuan mitra menantang lalu lintas padat, cuaca ekstrem, dan risiko kecelakaan demi harapan pendapatan layak. Tanpa payung hukum yang kuat, pengemudi terombang-ambing antara tuntutan aplikator dan keterbatasan biaya hidup. Inilah sebabnya FDTOI menuntut kebijakan tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan memihak mitra yang memikul beban nyata di jalanan.
Dengan semangat “Bergerak Serentak Berdampak”, FDTOI menyerukan tiga pilar keadilan:
– Tarif yang setara dengan beban risiko dan biaya operasional.
– Transparansi potongan biaya tanpa celah bagi praktik arbitrar.
– Perlindungan hukum dan sosial melalui RUU Transportasi Online.
Tuntutan ini bukan ancaman kosong. FDTOI telah mempersiapkan peta aksi dan peluang dialog tingkat legislatif serta eksekutif. Namun, jika respons pemerintah lambat dan aplikator kembali menekan mitra, aksi besar di Jakarta akan menjadi gambaran nyata tekad mereka. Ribuan ojek dan kurir daring akan berhimpun, menuntut bukan hanya janji pemeriksaan, tetapi penetapan aturan final yang mengikat semua pemangku kepentingan.
( Pitut Saputra )
