Batu Bara, Merdekapostnews.top
Kehadiran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di lokasi proyek rehabilitasi bendung di kawasan Cinta Damai, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, menjadi sorotan pada Kamis (29/10/2026).
Secara aturan, DPRD Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan DPRD kabupaten pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan APBD kabupaten.
Sementara itu, proyek rehabilitasi bendung yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara merupakan ranah pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Meski demikian, anggota DPRD Kabupaten Batu Bara tetap dapat menjalankan fungsi representasi dengan meninjau lokasi untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama apabila proyek tersebut berdampak terhadap kepentingan warga setempat, seperti kebutuhan irigasi pertanian.
DPRD kabupaten juga dapat meminta keterangan kepada instansi terkait di tingkat kabupaten mengenai koordinasi dan pendampingan proyek. Jika ditemukan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau mengalami keterlambatan, DPRD dapat menyampaikan rekomendasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara agar ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Namun, kehadiran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di lokasi proyek rehabilitasi bendung di kawasan Jembatan Cinta Maju/Cinta Damai, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 11.33 WIB, menjadi perhatian wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Adapun anggota DPRD Batu Bara yang diduga berada di lokasi tersebut yakni Alpon Sirait dari Fraksi Perindo, Jalasmar Sitinjak dari Fraksi PDI Perjuangan, Rodial selaku Wakil Ketua II DPRD Batu Bara dari Fraksi PKS, Heri Suhandani dari Fraksi PPP, serta Suprayitno dari Fraksi PAN.
Kehadiran mereka diketahui saat wartawan media online melakukan pemantauan terhadap pengerjaan proyek sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Anggaran Proyek Capai Rp19,7 Miliar
Proyek rehabilitasi bendung tersebut sebelumnya juga pernah dikerjakan menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan ini, nilai anggaran proyek sebelumnya disebut mencapai Rp11,6 miliar.
Namun, setelah kurang lebih satu tahun, kondisi fisik proyek disebut tidak bertahan lama sehingga kembali dilakukan pengerjaan rehabilitasi dengan anggaran yang lebih besar.
Berdasarkan data kontrak proyek tahun anggaran 2026, berikut rincian pekerjaan tersebut:
Nomor dan tanggal kontrak: 602/448/UPTD-BB/2026, tertanggal 30 Juni 2026.
Penyedia jasa: PT Razasa Karya.
Alamat perusahaan: Jalan Puri Gang Purnama No. 267-I, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area.
Konsultan supervisi: Centrina Engineering.
Nilai kontrak: Rp19.780.233.855,00.
Waktu pelaksanaan: 180 hari kalender.
Sumber dana: APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.
Besarnya anggaran tersebut tentu menjadi perhatian, mengingat proyek rehabilitasi bendung sebelumnya juga telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tetapi kondisi fisiknya disebut tidak bertahan lama.
Anggota DPRD Enggan Memberikan Keterangan
Saat dikonfirmasi wartawan terkait keberadaan mereka di lokasi serta pelaksanaan proyek rehabilitasi bendung tersebut, tidak satu pun anggota DPRD yang ditemui memberikan penjelasan secara rinci.
Heri Suhandani dari Fraksi PPP dan Suprayitno dari Fraksi PAN menyampaikan bahwa mereka tidak dapat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai proyek tersebut.
“Kami tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan. Kalau wartawan mau konfirmasi ke Provinsi Sumatera Utara, kami di sini juga mau konfirmasi kepada kontraktornya. Siapa pun pekerja yang ada di sini, sama, kami juga tidak bisa memberikan keterangan,” ujar Heri Suhandani bersama Suprayitno.
Di tengah situasi tersebut, seorang anggota DPRD Batu Bara juga diduga melontarkan ucapan bernada kesal karena tidak menemukan pihak kontraktor di lokasi proyek.
“Cabutlah besi semua yang dilihat-lihat di sini,” demikian ucapan anggota DPRD tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan wartawan.
Sikap dan pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan kehadiran para anggota DPRD di lokasi proyek, terlebih ketika wartawan sedang berupaya memperoleh informasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak kontraktor maupun instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kondisi pekerjaan, kualitas hasil rehabilitasi sebelumnya, serta pengawasan terhadap proyek yang saat ini sedang berjalan.
Wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan yang berimbang.
(Samsir Alam)
