Sintang, Merdekapostnews.top
Kamis 19 November 2026,Praktik perjudian sabung ayam yang berlangsung di kawasan SP2 Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat kembali menguji keseriusan aparat penegak hukum.
Keberadaan aktivitas yang diduga melibatkan jaringan terorganisir—bahkan kerap dikaitkan dengan figur atau kelompok yang melabeli diri sebagai “aktivis” di lapangan—menimbulkan pertanyaan tajam mengenai konsistensi penindakan hukum di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Di tengah masyarakat yang mendesak kepastian hukum dan ketertiban lingkungan, aktivitas sabung ayam sering kali tidak sekadar berhenti pada adu taji unggas.
Di baliknya, perputaran taruhan uang kerap memicu persoalan sosial lanjutan, mulai dari konflik ekonomi rumah tangga hingga potensi gesekan antarwarga di sekitar lokasi arena.
Jerat Hukum Berlapis:
Dari KUHP Lama ke Regulasi Pidana Baru
Secara hukum, perjudian sabung ayam tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran ketertiban ringan.
Selain ketentuan pidana perjudian yang selama ini dikenal dalam Pasal 303 KUHP serta penertiban unsur kekerasan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP (dan ketentuan terkait dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan), penegakan hukum kini beririsan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku efektif pada Januari 2026, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam kerangka regulasi pidana nasional yang mutakhir, tindak pidana perjudian tetap menjadi sasaran penindakan tegas negara, termasuk terhadap pihak-pihak yang menyediakan tempat, memfasilitasi, mengorganisir, maupun turut serta dalam taruhan.
Identitas apa pun—termasuk label “aktivis”—tidak memberikan imunitas hukum apabila seseorang terbukti terlibat, membiayai, atau memfasilitasi praktik perjudian yang dilarang undang-undang.
Kritik Tajam: Mengapa Arena Kerap Muncul Berulang?
Keluhan warga soal dugaan praktik sabung ayam di sekitar SP2 Manis Raya bukan isu yang muncul dalam ruang hampa. Pola yang kerap terjadi di banyak daerah adalah buka-tutup:
arena sepi atau bubar saat ada isu razia, lalu kembali beroperasi ketika pengawasan dinilai mengendur. Pola semacam ini menjadi kritik keras terhadap efektivitas deteksi dini dan patroli kewilayahan.
Jika informasi mengenai lokasi dan jadwal arena mudah beredar di tengah masyarakat, publik wajar mempertanyakan mengapa penindakan sering kali terkesan reaktif dan sporadis, alih-alih menyentuh aktor pengorganisir serta aliran dananya.
Uji Integritas dan Asas Praduga Tak Bersalah
Di sisi lain, kritik tajam terhadap dugaan pembiaran dan keterlibatan pihak-pihak tertentu harus tetap berdiri di atas koridor hukum dan fakta yang terverifikasi.
Hingga proses penyelidikan, penyidikan, dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berjalan, setiap pihak yang disebut-sebut terlibat berhak atas asas praduga tak bersalah.
Kini bola panas berada di tangan Polres Sintang dan Polsek Sepauk, bersama pemerintah kecamatan dan perangkat desa setempat.
Publik menunggu langkah terukur:
apakah penertiban di SP2 Manis Raya akan dilakukan secara konsisten dan menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab, atau justru kembali memudar menjadi sekadar agenda sesaat.
Sumber :Aduan Masyarakat dan Mitra Media
PERINGATAN: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial dan dikomersilkan tanpa seizin redaksi.




