Kapuas Hulu, Merdekapostnews.top
Sabtu 21 November 2026,
Aktivitas sabung ayam Di Dusun keranjik, desa rumbih, kec silat hilir ,memanas mecuat Nama : Thomas yang disebut-sebut selaku panitia gelanggang berkoordinasi kepada Oknum tertentu agar aktivitas perjudian tidak tersentuh Hukum.
Pola yang kerap berulang di lapangan adalah buka-tutup:
arena meredup atau bubar ketika isu razia berembus, lalu hidup kembali saat pengawasan dinilai mengendur. Pola semacam ini menjadi kritik keras terhadap efektivitas deteksi dini, intelijen kewilayahan, dan patroli rutin aparat. Ketika jadwal maupun lokasi arena begitu mudah diketahui warga sekitar, publik wajar menggugat:
mengapa penindakan sering kali tampak reaktif, tambal sulam, dan sporadis, alih-alih membongkar aktor pengorganisir, penyedia lapak, serta aliran dananya?
Lebih jauh, berulangnya aktivitas ilegal yang seolah luput dari sentuhan penindakan berkelanjutan memantik dugaan pembiaran di tingkat lapangan.
Dalam perspektif Kode Etik Profesi Polri (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri),
anggota Polri diwajibkan melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, proporsional, objektif, dan berintegritas, serta dilarang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atau mencederai wibawa institusi.
Jika aparat mengetahui atau patut mengetahui adanya pelanggaran hukum dan perjudian namun abai melakukan tindakan sesuai kewenangannya, hal tersebut berpotensi menyeret persoalan bukan hanya ke ranah kinerja, melainkan juga uji pelanggaran etik dan disiplin di tubuh institusi.
Jerat Hukum Berlapis: Dari KUHP Lama ke Regulasi Pidana Baru
Secara hukum, perjudian sabung ayam tidak boleh dipandang enteng sebagai sekadar gangguan ketertiban ringan.
Selain ketentuan pidana perjudian dalam Pasal 303 KUHP serta unsur penganiayaan/kekerasan terhadap hewan dalam Pasal 302 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penegakan hukum kini beririsan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru (yang mulai berlaku efektif pada Januari 2026) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam kerangka regulasi pidana nasional yang mutakhir, tindak pidana perjudian tetap menjadi sasaran penindakan tegas negara menyentuh pihak yang menyediakan tempat, memfasilitasi, mengorganisir, maupun turut bermain.
Label apa pun—termasuk embel-embel “aktivis” tidak memberikan kekebalan atau imunitas hukum apabila seseorang terbukti terlibat, membiayai, membekingi, atau memfasilitasi praktik perjudian yang dilarang undang-undang.
Uji Integritas dan Asas Praduga Tak Bersalah
Ketajaman kritik terhadap dugaan pembiaran maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu harus tetap berdiri di atas koridor hukum dan fakta yang terverifikasi.
Hingga proses penyelidikan, penyidikan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berjalan, setiap pihak yang disebut-sebut terlibat tetap berhak atas asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
PERINGATAN:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial dan dikomersilkan tanpa seizin redaksi.
Tim Red





