JAKARTA, Merdekapostnews.top
Kabar mengejutkan datang dari lingkaran pemerintahan pusat. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026) dan langsung menjadi perhatian publik. Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah memanasnya polemik mengenai dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan sejumlah pihak.
Sebelumnya, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya terkait penyelesaian polemik dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa persoalan tersebut memasuki babak baru setelah muncul informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri.
Kabar ini turut diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut Gibran telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen juga semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Usulan tersebut menambah tekanan politik terhadap posisi Wakil Presiden, meskipun prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Situasi ini membuat masa depan jabatan Gibran menjadi perhatian luas. Publik kini menunggu kejelasan sikap Presiden Prabowo serta penjelasan resmi dari pihak Istana mengenai status pengunduran diri tersebut.
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden tidak bisa disamakan begitu saja dengan pergantian jabatan yang telah selesai. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui sidang MPR.
Karena itu, perkembangan surat pengunduran diri Gibran masih perlu dilihat dari proses administrasi dan ketentuan ketatanegaraan yang berlaku.
Hingga Rabu malam, persoalan ini menjadi salah satu perkembangan politik paling menyita perhatian. Keputusan dan langkah resmi dari lembaga negara terkait akan menentukan bagaimana kelanjutan posisi Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto.(Redaksi)
