JAKARTA, Merdekapostnews.top
Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah negara dalam mengejar dan mengambil kembali kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi perhatian publik karena selama ini penanganan perkara korupsi tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan negara memulihkan kerugian keuangan negara. Tidak sedikit perkara yang berujung pada vonis penjara, sementara persoalan pengembalian aset hasil kejahatan masih menjadi pekerjaan besar.
Melalui regulasi tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, membekukan, menyita, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme yang ditetapkan undang-undang.
Selama ini, hasil kejahatan kerap disamarkan melalui berbagai cara. Mulai dari pengalihan kepemilikan tanah dan bangunan, penggunaan rekening pihak lain, hingga penempatan kekayaan melalui perusahaan maupun instrumen investasi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan hubungan antara kekayaan yang dimiliki seseorang dengan tindak pidana yang dilakukan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengaturan perampasan aset adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sewenang-wenang. Proses perampasan tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan melalui pemeriksaan pengadilan, dengan memperhatikan perlindungan hak pemilik serta pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengesahan UU ini juga memunculkan harapan agar pemberantasan korupsi tidak lagi hanya berorientasi pada penangkapan dan pemidanaan pelaku, tetapi turut memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati.
Namun, efektivitas aturan tersebut masih harus dibuktikan. Tantangan terbesar justru berada pada pelaksanaannya, terutama kemampuan aparat menelusuri aset yang telah dialihkan, disembunyikan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.
Selain itu, koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait menjadi faktor penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses penelusuran dan pengelolaan aset.
Pengawasan juga harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai aturan yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan kekayaan negara justru membuka ruang bagi praktik penyitaan yang tidak sesuai prosedur.
KPK menyatakan kesiapan untuk menjalankan ketentuan dalam UU Perampasan Aset. Lembaga antirasuah tersebut juga akan mengkaji keterkaitan aturan baru itu dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
Bagi masyarakat, pengesahan undang-undang ini tentu menjadi kabar penting. Namun, publik tidak cukup hanya disuguhi pengesahan regulasi dan pernyataan komitmen pemberantasan korupsi.
Masyarakat menunggu bukti nyata, terutama keberanian aparat dalam menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi, tanpa pandang bulu terhadap jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang pemiliknya.
Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang dijebloskan ke penjara. Pengembalian kerugian negara, pemutusan aliran hasil kejahatan, serta pencegahan agar korupsi tidak terus berulang juga menjadi ukuran penting.
Kini, setelah UU Perampasan Aset disahkan, pekerjaan besar pemerintah dan aparat penegak hukum baru dimulai. Mampukah aturan tersebut benar-benar menjadi senjata untuk memburu harta koruptor, atau justru berhenti sebagai produk hukum tanpa perubahan berarti?
Publik menunggu jawabannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji pemberantasan korupsi.(Red)





