MEMPAWAH, KALBAR, Merdekapostnews.top
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat jenis excavator di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Praktik yang diduga berlangsung secara masif di wilayah Kecamatan Toho dan Sadaniang tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal, Selasa 17 November 2026.
Bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, dugaan adanya jaringan pemodal dan pengelola di balik aktivitas PETI ini juga menjadi perhatian. Bahkan, seorang pria berinisial A alias Acoy disebut-sebut sebagai salah satu bos besar yang diduga memiliki sejumlah unit alat berat untuk mendukung kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.
Berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, aktivitas PETI diduga tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Desa Toho Ilir, Terap, Sepang, Pak Utan, Benuang hingga Pentek, Kecamatan Toho dan Sadaniang.
Wilayah tersebut diketahui beririsan atau berada di kawasan perkebunan kelapa sawit milik sejumlah perusahaan, termasuk PT Palm Agro Makmur (PAM).
Ekskavator Diduga Beroperasi hingga Larut Malam
Indikasi maraknya aktivitas PETI tersebut diperkuat dengan dokumentasi visual yang beredar di lapangan. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah alat berat jenis excavator melakukan pengerukan tanah yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Bahkan, aktivitas alat berat itu disebut berlangsung hingga larut malam. Penerangan di lokasi hanya mengandalkan lampu dari unit excavator dan cahaya seadanya di sekitar kawasan penambangan.
Jika informasi tersebut benar, kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah serius bagi aparat penegak hukum (APH), khususnya Polda Kalimantan Barat, untuk memastikan legalitas kegiatan serta menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik operasional alat berat tersebut.
Operator Pernah Diamankan, Mengapa Dugaan Pemodal Belum Terungkap?
Catatan peristiwa pada Rabu (22/7/2026) malam turut menambah sorotan terhadap penanganan aktivitas PETI di kawasan tersebut.
Saat itu, pihak keamanan PT Palm Agro Makmur bersama personel BKO Polda Kalbar dikabarkan sempat mengamankan seorang operator excavator berinisial KS di dalam kawasan konsesi perusahaan.
Namun, informasi mengenai penindakan tersebut justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, berdasarkan keterangan sumber yang dihimpun, sejumlah nama yang diduga memiliki peran dalam aktivitas PETI tersebut disebut belum tersentuh proses hukum.
Di antaranya C alias Cay yang disebut sebagai kepala rombongan tenaga kerja, A alias Asu yang diduga berperan sebagai koordinator sekaligus pengawas lapangan, serta A alias Acoy yang disebut-sebut sebagai salah satu pemodal atau bos besar.
Bahkan, A alias Acoy dikabarkan memiliki jaringan operasional yang disebut-sebut menjangkau Jakarta hingga Pontianak. Meski demikian, seluruh informasi mengenai peran masing-masing pihak tersebut masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi dari pihak berwenang.
40 Unit Excavator, Satu Alat Disebut Milik Bos Berbeda
Keterangan lebih jauh disampaikan seorang narasumber yang mengaku pernah terlibat langsung dalam aktivitas PETI tersebut. Identitasnya meminta dirahasiakan demi alasan keamanan.
Kepada awak media, Selasa (17/11/2026), narasumber itu mengungkapkan bahwa jumlah alat berat excavator yang digunakan dalam aktivitas PETI di kawasan tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih 40 unit.
“Jumlah set alat PETI dan alat berat excavator yang digunakan kurang lebih 40 unit. Satu alat berat satu bos, setiap alat berbeda-beda bosnya,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa bulan sebelumnya pernah terjadi penertiban terhadap dua unit excavator oleh aparat penegak hukum.
Menurut keterangannya, lokasi penambangan diduga telah mencapai luasan ratusan hektare. Kawasan yang sebelumnya merupakan perkebunan sawit itu disebut telah dibongkar dan dimanfaatkan untuk kegiatan PETI. Bahkan, wilayah aktivitas tersebut dikatakan berbatasan langsung dengan Kabupaten Landak.
Gaji Pekerja Diduga Tidak Dibayar, Nomor Bos Sulit Dihubungi
Selain mengungkap dugaan aktivitas pertambangan ilegal, narasumber juga membeberkan persoalan pembayaran upah pekerja yang disebut belum diselesaikan.
Ia mengaku kecewa karena haknya sebagai pekerja belum dibayarkan, sementara pihak yang sebelumnya menjanjikan pembayaran justru sulit dihubungi.
“Gaji kami tidak dibayar. Bos dan mandornya ditelepon tidak ada respons,” keluhnya.
Ia menjelaskan, awalnya dirinya ditawari bekerja dengan sistem pembagian hasil 70:30, termasuk fasilitas makan yang ditanggung pihak pengelola.
Namun, karena pekerjaan menggunakan alat berat excavator, terdapat kesepakatan pembayaran sebesar Rp1.150.000 per gram emas.
“Gaji saya satu juta lebih yang tidak dibayar. Perjanjiannya mau ditransfer, tetapi sekarang dihubungi susah. Seakan-akan nomor HP saya diblokir,” tuturnya.
Narasumber tersebut juga menyebutkan bahwa orang yang mengajaknya bekerja adalah C alias Cay, sementara pengawas lapangan disebut berinisial A alias Asu dan sosok yang disebut sebagai bos besarnya berinisial A alias Acoy.
Diduga Ada Kebocoran Informasi Saat Penertiban
Hal lain yang turut diungkap narasumber adalah dugaan adanya informasi mengenai rencana razia yang lebih dahulu diketahui oleh pihak tertentu.
Menurut pengakuannya, A alias Acoy diduga memiliki jaringan atau akses informasi yang membuat keberadaan alat beratnya dapat disembunyikan ketika muncul kabar penertiban.
“Bos ini diduga bekingnya kuat. Begitu ada razia, bos ini cepat mendapat bocoran informasi dan menyembunyikan alat berat excavator miliknya. Kalau di sana, di kawasan perkebunan sawit, alat beratnya disembunyikan,” ungkap sumber tersebut.
Pernyataan ini menjadi salah satu informasi yang perlu didalami aparat penegak hukum. Jika benar terdapat kebocoran informasi terkait operasi penertiban, persoalan tersebut tentu tidak boleh dianggap sepele dan perlu ditelusuri secara transparan.
Dugaan Penyalahgunaan Narkoba Juga Diungkap
Tak berhenti di situ, narasumber turut menyampaikan dugaan adanya aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkotika di sekitar lokasi PETI.
Ia mengklaim aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka di lingkungan pekerja. Namun, tudingan ini belum dapat diverifikasi secara independen dan masih membutuhkan penyelidikan aparat berwenang.
“Di lokasi tersebut diduga menjadi sarang narkoba. Soalnya mereka bebas bertransaksi dan memakai barang itu di depan mata,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi informasi tambahan yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian, khususnya satuan yang menangani pemberantasan narkotika.
Polda Kalbar Diminta Jangan Hanya Menindak Operator
Mencuatnya berbagai keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana penanganan aktivitas PETI di Kecamatan Toho dan Sadaniang.
Penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada operator atau pekerja lapangan. Aparat perlu menelusuri siapa pemilik alat berat, siapa penyandang dana, siapa pengendali operasional, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Polda Kalbar juga diharapkan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan operasional sekitar 40 unit excavator, termasuk menelusuri informasi mengenai dua alat berat yang pernah ditertibkan sebelumnya.
Jika ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Jangan sampai pekerja atau operator hanya menjadi pihak yang berhadapan dengan hukum, sementara dugaan pemodal dan pengendali kegiatan justru luput dari penelusuran.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polda Kalbar, pihak PT Palm Agro Makmur (PAM), maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
CATATAN REDAKSI
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan narasumber yang identitasnya dirahasiakan. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Redaksi tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini memiliki hak jawab dan hak koreksi untuk memberikan klarifikasi demi terwujudnya pemberitaan yang berimbang, akurat, dan objektif.
TIM REDAKSI




