SINTANG, Merdekapostnews.top – Dugaan praktik pengisian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen dan kendaraan yang diduga telah dimodifikasi kembali mencuat di SPBU Nomor 66.786.09, yang berlokasi di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Jalan Poros Sintang–Pontianak, Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
SPBU tersebut sebelumnya sempat menjadi sorotan dan viral di sejumlah media online. Namun, kini dugaan aktivitas serupa kembali terungkap berdasarkan pantauan awak media di lapangan.
Berdasarkan keterangan salah seorang operator SPBU kepada awak media pada Jumat (13/11/2026), pengisian BBM menggunakan jerigen atau ken disebut tidak diperbolehkan.
Namun, fakta yang ditemukan di lapangan justru menimbulkan tanda tanya.
Dari pantauan awak media, terlihat sebuah mobil jenis Grand Max berwarna biru dengan bok besi tertutup berwarna merah putih, tanpa menggunakan nomor polisi, melakukan pengisian BBM jenis Pertalite.

BBM tersebut diduga dimasukkan ke dalam bok kendaraan menggunakan ken atau jerigen.
Saat awak media memperlihatkan dan mempertanyakan aktivitas tersebut, sopir mobil Grand Max bersama operator SPBU terlihat salah tingkah. Aktivitas pengisian BBM tersebut kemudian terhenti sementara.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan prosedur penyaluran BBM di SPBU tersebut.
Persoalan pengisian BBM menggunakan jerigen atau ken yang diangkut menggunakan kendaraan pikap menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Terlebih, Pertalite merupakan salah satu jenis BBM yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi maupun BBM penugasan oleh oknum tertentu.
Dugaan tersebut mencakup kemungkinan adanya kerja sama antara pihak pengelola atau petugas SPBU dengan pelangsir, penimbun, maupun kendaraan yang digunakan untuk kepentingan industri.
Apabila dugaan tersebut benar terjadi, BBM yang semestinya disalurkan sesuai peruntukannya berpotensi dialihkan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
Bahkan, BBM tersebut diduga dapat dijual kembali kepada pengecer atau penjual BBM eceran, termasuk Pertamini, terutama ketika pasokan mengalami pembatasan atau kelangkaan.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam proses penyaluran BBM di SPBU tersebut.
Tangki Modifikasi Perlu Menjadi Perhatian
Penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila berkaitan dengan pengangkutan atau pembelian BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Ketentuan penyaluran BBM dan prosedur operasional SPBU mengatur agar distribusi dilakukan sesuai peruntukan serta ketentuan yang berlaku.
Dugaan pengisian BBM menggunakan kendaraan dengan tangki atau tempat penampungan yang dimodifikasi dan melebihi kapasitas standar pabrikan perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan serta prosedur yang berlaku.
BBM bersubsidi, khususnya Solar, diperuntukkan bagi konsumen yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, penyaluran Pertalite juga harus mengikuti ketentuan distribusi dan pengawasan yang berlaku.
BBM tersebut tidak semestinya disalahgunakan untuk kepentingan penimbunan ataupun dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.
Apabila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat, terutama konsumen yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Berpotensi Berujung Sanksi Hukum
Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM tidak dapat dianggap sepele. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM yang melanggar ketentuan, pihak-pihak yang terlibat dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu dasar hukum yang dapat diperiksa dalam penanganan perkara terkait penyalahgunaan BBM.
Selain itu, ketentuan pidana mengenai penyertaan juga dapat dipertimbangkan apabila unsur-unsurnya terpenuhi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Dari sisi operasional, SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran juga dapat menghadapi sanksi administratif sesuai aturan dan perjanjian yang berlaku, termasuk kemungkinan penghentian penyaluran BBM tertentu hingga tindakan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap dugaan pengisian BBM menggunakan tangki modifikasi maupun jerigen perlu dilakukan secara objektif agar dapat diketahui apakah praktik tersebut benar terjadi, bagaimana mekanismenya, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
BPH Migas, Pertamina Kalbar dan Aparat Diminta Turun Tangan
Atas munculnya dugaan tersebut, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, serta aparat penegak hukum terkait di Kalimantan Barat diharapkan segera melakukan penelusuran terhadap aktivitas pengisian BBM di SPBU 66.786.09 Gernis, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.
Pemeriksaan diharapkan mencakup mekanisme pengisian BBM, volume yang diberikan kepada kendaraan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM kepada konsumen.
Pengawasan secara langsung diperlukan agar distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat tidak dirugikan oleh praktik yang berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan.
Upaya Konfirmasi Awak Media Belum Mendapatkan Jawaban
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait mengenai dugaan aktivitas pengisian Pertalite menggunakan jerigen di SPBU 66.786.09 Gernis, Kecamatan Sepauk.
Selaku manager SPBU 66.786.09 di konfirmasi awak media ini tidak memberikan jawaban, terkesan mengabaikan dan no awak media di blokir, ada apa dengan pihak SPBU tersebut menjadi pertanyaan besar.
Redaksi masih menunggu penjelasan resmi dari Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum setempat terkait dugaan aktivitas tersebut.
Redaksi Merdekapostnews.top membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengelola SPBU, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, maupun pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi demi menjaga keberimbangan informasi serta memenuhi prinsip jurnalistik.
Tim Redaksi





