Kab.Bekasi, Merdekapostnews.top
Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi memberlakukan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebagai upaya memperluas jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, warga Kabupaten Bekasi dari berbagai kelompok ekonomi, mulai desil 1 hingga desil 10, mendapatkan kesempatan mengakses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Peluncuran program UHC Prioritas berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, pemberlakuan UHC Prioritas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan medis hanya karena persoalan ekonomi.
Menurutnya, melalui program tersebut, masyarakat yang membutuhkan pengobatan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa dibatasi kategori tingkat kesejahteraan atau desil.
Asep juga menegaskan bahwa rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, harus memberikan pelayanan kepada pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar guna membiayai jaminan kesehatan masyarakat.
Namun, pembiayaan jaminan kesehatan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan, lembaga pendidikan, serta pemberi kerja lainnya juga diminta memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kepesertaan JKN Capai 99,67 Persen
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 November 2026, dari sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Tingkat cakupan kepesertaan tersebut mencapai 99,67 persen. Sementara itu, jumlah peserta aktif tercatat sekitar 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen dari total penduduk.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui UHC Prioritas.
Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah daerah, dukungan anggaran, serta kerja sama berbagai pihak, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan UHC tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang terdaftar, tetapi juga dari keberlanjutan status kepesertaan aktif agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dapat dirasakan ketika dibutuhkan.
Pelayanan Kesehatan Jadi Perhatian Pemerintah Daerah
Selain memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, Pemkab Bekasi juga berencana meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pengembangan layanan puskesmas agar dapat beroperasi selama 24 jam dan dilengkapi fasilitas rawat inap pada 2027.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit, terutama untuk menangani penyakit ringan yang sebenarnya dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pembaruan serta verifikasi data kepesertaan masyarakat.
Dengan diberlakukannya UHC Prioritas, masyarakat Kabupaten Bekasi diharapkan semakin mudah memperoleh perlindungan kesehatan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan pelayanan di lapangan berjalan sesuai ketentuan, administrasi kepesertaan tertangani dengan baik, serta tidak ada masyarakat yang kehilangan akses pengobatan akibat persoalan birokrasi.
Program ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan medis.(Red)
