Sekadau, Merdekapostnews.top
Minggu 24 Mei 2026, Maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sekadau kembali menuai kecemasan warga.
Meski upaya penertiban oleh aparat penegak hukum (APH) terus dilakukan, praktik ilegal itu tampak tetap berjalan dan diduga dilindungi oleh jaringan yang kuat.
Kini sorotan mengarah ke sebuah toko bangunan di Mungguk Sekadau yang diduga berperan sentral dalam operasi PETI di wilayah itu,Dusun Amak, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir menjadi salah satu titik terparah.
Warga sekitar mengeluhkan kegiatan tambang ilegal yang berlangsung bebas tanpa tindakan tegas aparat setempat khususnya wilayah hukum polres sekadau.
Seorang warga yang mengaku dengan inisial AB menyebut nama seorang koordinator lokal dan memberi keterangan terkait pola operasi PETI di sana.“Itu rumahnya bg, gak jauh ke sana surau yang ada warung di Pantai Tanjak Dait, inisial ED namanya”.
lanjut warga tersebut,” koordinator PETI yang di Amak, 400 ribu per setnya,” ujar AB kepada wartawan.
Media mencoba mengonfirmasi keterangan itu ke inisial ED melalui WhatsApp pada Jumat, 8 April 2026,dalam percakapan, ED membantah terlibat langsung, tetapi menunjuk pihak lain yang diduga mengelola kegiatan di lokasi. “Bukan saya bg… yang ngurus itu orang Sungai Kunyit, BJG Sungai Kunyit. Kalau pengumpul dan BBMnya semua sudah ( SANDAI DIESEL ) yang atur bg,” kata ED.
Toko Sandai Diesel, yang berkedok toko bangunan di Jalan Merdeka Timur, Mungguk — sekitar kurang lebih 2 kilometer dari Kantor Polres Sekadau — disebut-sebut oleh sejumlah sumber sebagai pusat logistik PETI.
Dugaan yang berkembang menyatakan toko tersebut tidak hanya menyediakan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasi penambangan ilegal, tetapi juga menjual peralatan tambang emas dan membeli emas hasil Tambang EmasI legal.
Upaya konfirmasi wartawan ke pengelola Toko Sandai Diesel melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons,terkesan bungkam hingga berita ini diturunkan.
Keheningan pihak toko menambah kecurigaan warga yang khawatir praktik ilegal itu memiliki dukungan jaringan yang membuat mereka kebal dari tindakan hukum.
Warga berharap pergantian Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat ( Kapolda )menjadi momentum bagi penegakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan, “Kami minta Bapak Kapolda yang baru menindak tegas,jangan sampai PETI terus merusak lingkungan dan merugikan masyarakat tanpa ada tindakan nyata,”keluh masyarakat sekitar.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari aparat kepolisian setempat atau instansi terkait mengenai dugaan keterlibatan Toko Sandai Diesel dalam jaringan PETI.
Kasus ini menambah daftar panjang tantangan penegakan hukum terhadap PETI di Kalbar, yang berdampak pada kerusakan lingkungan, keselamatan warga, dan berpotensi memperpanjang mata rantai ekonomi ilegal di daerahnya.
Tim
