KLATEN , Merdekapostnews.top
Penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Klaten dikebut hari ini oleh Dinas Sosial bersama tim pengembang KLA dan jajaran OPD terkait. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Enggar Puspo Hastuti, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten, bertujuan untuk melengkapi dokumen dan administrasi sebagai syarat penilaian KLA serta mengevaluasi implementasi lima klaster pemenuhan hak anak di wilayah ini (11/03/2026).
Menurut Enggar Puspo Hastuti, penyusunan profil bukan sekadar pemenuhan berkas administratif, melainkan cerminan nyata upaya daerah dalam menjamin hak dan kebutuhan anak. “Yang ingin kami capai jelas, dari lima klaster itu nanti terlihat mana kekurangan dan evaluasi yang harus kita perbaiki. Kita harus segera berkoordinasi untuk perbaikan sehingga implementasinya lebih baik,” tegas Enggar. Ia menekankan bahwa verifikasi di lapangan dan bukti pelaksanaan program menjadi penentu utama dalam penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Rakor hari ini menegaskan kembali fokus pada lima klaster yang menjadi indikator utama penilaian KLA, yakni Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, serta Perlindungan Khusus. Kelima klaster tersebut menjadi acuan untuk menilai apakah kebijakan, program, dan layanan di tingkat kabupaten sudah menjamin hak anak sesuai standar nasional.
Enggar menjelaskan bahwa selain menilai ketersediaan kebijakan dan program, tim juga mengecek apakah kegiatan OPD dan lembaga terkait benar-benar menunjang pemenuhan hak anak di lapangan. “Kita ingin memastikan apakah kegiatan sudah menunjang dan terpenuhi hak serta kebutuhan anaknya atau belum, termasuk perhatian masyarakat terhadap hak anak,” ujar Enggar kepada awak media. Pendekatan ini menuntut bukti konkret, seperti data akta kelahiran, cakupan imunisasi, fasilitas sekolah ramah anak, serta mekanisme perlindungan bagi anak rentan.
Aye Kusbandono, perwakilan tim pengembangan KLA, memaparkan teknis penyusunan profil yang melibatkan berbagai kantor dan lembaga, termasuk Polres, Kemenag, Pengadilan Negeri, serta instansi lain yang berkontribusi pada pemenuhan hak anak. Menurut Aye, penyusunan profil merupakan administrasi penting untuk penilaian oleh kementerian dan membutuhkan koordinasi intensif antar-lembaga. “Agenda hari ini adalah penyusunan profil yang diikuti oleh kantor dan lembaga terkait. Mereka diminta menyusun profil lembaga yang terkait dengan anak. Ini sudah kita persiapkan selama dua tahun,” kata Aye.
Aye menyoroti tantangan teknis yang dihadapi, terutama dalam pengumpulan data dan verifikasi. Pengumpulan data jumlah sekolah ramah anak, dokumentasi program kesehatan, serta bukti kinerja lembaga menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan waktu dan sumber daya. “Saat ini data sudah terkumpul sekitar 70 persen. Ada lima klaster yang kelembagaannya sudah selesai, namun klaster pendidikan belum rampung. Kami berharap setelah pertemuan ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kualitas dokumen dan bukti pelaksanaan akan sangat menentukan nilai yang diperoleh Klaten dalam penilaian nasional.
Target penyusunan profil ditetapkan rampung pada akhir Maret. Setelah finalisasi, dokumen akan ditandatangani oleh pak sekda sebagai Ketua Gugus Tugas KLA, disahkan oleh Bupati, dan kemudian diserahkan ke kementerian. Enggar menyebutkan bahwa dukungan kepala daerah sangat membantu percepatan proses. “Kebetulan bupati kita juga gerak cepat. Lembaga mana yang belum selesai akan didorong semua demi kebersamaan. Kita bersyukur proses berjalan baik,” kata Aye, menegaskan bahwa komitmen eksekutif menjadi faktor penting dalam percepatan administrasi.
Kehadiran anggota DPRD, termasuk Marzuki, turut memperkuat komitmen legislatif untuk mendukung penyusunan perda KLA. Marzuki menyampaikan kesiapan DPRD untuk bergerak membantu penyusunan regulasi daerah yang menguatkan perlindungan anak. Keterlibatan legislatif diharapkan mempercepat harmonisasi aturan dan alokasi anggaran yang mendukung implementasi program di lapangan.
Salah satu aspek yang mendapat sorotan adalah keterlibatan anak dalam proses penyusunan profil dan perumusan perda KLA. Keterlibatan anak dinilai memperkuat aspirasi yang murni dari masyarakat dan memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Partisipasi anak dalam forum konsultasi dan penyusunan dokumen menjadi bukti bahwa proses perencanaan tidak hanya top-down, tetapi juga melibatkan suara anak sebagai pemangku kepentingan utama.
Target jangka menengah yang diusung tim adalah meningkatkan kategori Klaten dari madya menjadi utama. Enggar menegaskan bahwa kenaikan kategori bukan tujuan akhir, melainkan indikator bahwa pemenuhan hak anak di Klaten semakin nyata dan terukur. “Jadi kita bisa menjamin bagaimana potret pemenuhan hak dan kebutuhan anak di Klaten bisa terealisasi dengan baik,” ujarnya.
Dengan profil yang lengkap dan bukti pelaksanaan yang kuat, tim KLA berharap layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan pengasuhan di Klaten akan semakin terjamin. Perbaikan pada setiap klaster diharapkan berdampak langsung pada kualitas hidup anak, mulai dari akses akta kelahiran hingga perlindungan khusus bagi anak rentan. Penyusunan profil yang dikebut hari ini menunjukkan sinergi antar-OPD, lembaga penegak hukum, legislatif, dan masyarakat, termasuk anak-anak sendiri. Dengan komitmen yang kuat dari Kepala Dinas Sosial Enggar Puspo Hastuti dan tim pengembang KLA, serta dukungan Bupati dan DPRD, Klaten menargetkan penyelesaian akhir Maret dan berharap dapat naik kategori menjadi kabupaten layak anak utama sebagai bukti nyata perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah ini.
( Pitut Saputra )
