Klaten, Merdekapostnews.top
Pagi ini alun‑alun Klaten berubah menjadi lautan manusia yang dipenuhi haru dan kebahagiaan. Ribuan tenaga kerja paruh waktu non‑ASN berkumpul untuk menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Selasa, 23 Desember 2025.
Suasana tanah lapang yang semula hening berubah menjadi momen bersejarah bagi banyak keluarga, ada tawa, ada isak, ada pelukan hangat antar rekan kerja, dan ada rasa syukur yang tampak jelas di wajah‑wajah yang selama ini bekerja tanpa kepastian. Bagi mereka, SK PPPK bukan sekadar selembar kertas administratif, melainkan simbol pengakuan, kepastian ekonomi, dan harapan baru untuk masa depan.
Upacara pelantikan yang digelar pagi itu berlangsung khidmat namun penuh antusiasme. Kehadiran Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto beserta jajaran OPD serta segenap pegawai Pemkab menambah khidmat suasana. Ketika sejumlah nama penerima dipanggil dan SK diserahkan, tepuk tangan dan sorak sorai bergema. Momen itu bukan hanya soal formalitas penyerahan dokumen, melainkan juga pengakuan publik terhadap kontribusi para pekerja paruh waktu yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari kebersihan, pemeliharaan fasilitas umum, hingga pengelolaan obyek wisata lokal dan banyak lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan beberapa hal penting yang menjadi pesan moral sekaligus arahan praktis bagi para penerima SK PPPK. Pertama, kepastian status kerja harus diikuti oleh komitmen profesionalisme. Kepastian gaji dan status bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan panggilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, penerima SK diingatkan untuk mematuhi aturan dan prosedur kerja yang berlaku, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas. Ketiga, pemerintah daerah menegaskan akan terus mendukung peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan agar tenaga kerja yang kini berstatus PPPK dapat berkembang kompetensinya dan memberikan manfaat lebih besar bagi komunitas.
Di tengah ribuan penerima SK PPPK, kisah seorang pekerja paruh waktu bernama FX Winanto menarik perhatian karena kesederhanaan dan ketulusan emosinya. Winanto, yang bertugas di Obyek Mata Air Cokro (OMAC), datang sejak pagi dengan pakaian rapi dan wajah yang tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Bagi Winanto, SK PPPK adalah jaminan ekonomi yang selama ini dinantikan, sebagai tulang punggung keluarga, kepastian gaji berarti ketenangan dalam merencanakan kebutuhan sehari‑hari, pendidikan anak, dan pengeluaran rumah tangga. Setelah pelantikan dan menerima SK PPPK, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam dan berjanji untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
Kebahagiaannya dirayakan sederhana, selepas acara, Ia juga mentraktir beberapa rekan dekatnya sebagai bentuk syukur bersama. Winanto menyatakan “Momentum penyerahan SK PPPK ini menyimpan pelajaran penting yang bersifat edukatif bagi masyarakat luas. Pertama, kepastian kerja memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan sosial. Ketika pekerja mendapatkan status yang jelas, mereka mampu merencanakan keuangan dengan lebih baik, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kedua, pengakuan formal terhadap tenaga kerja paruh waktu mendorong peningkatan motivasi dan rasa memiliki terhadap institusi tempat mereka bekerja. Rasa dihargai memicu produktivitas dan kualitas layanan yang lebih baik, yang pada akhirnya memberi manfaat bagi seluruh masyarakat pengguna layanan publik.” jelasnya
Selain itu, “Peristiwa ini menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. Langkah memberikan SK PPPK kepada tenaga kerja paruh waktu menunjukkan bahwa kebijakan lokal dapat menjadi instrumen perubahan sosial yang nyata.” ujarnya.
Namun, “Pelantikan dan pemberian SK PPPK memang seyogyanya juga diikuti dengan program – program pembinaan berkelanjutan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, dan mekanisme evaluasi kinerja yang adil. Dengan demikian, status formal tidak hanya menjadi hak semata, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja.” imbuh Winanto memberi masukan.
Kisah Winanto dan ribuan rekan sebayanya juga mengingatkan kita pada nilai gotong royong dan solidaritas. Kebahagiaan yang dirayakan bersama, traktiran sederhana, dan saling berbagi cerita selepas kegiatan upacara pelantikan mencerminkan ikatan sosial yang kuat di antara para pekerja.
Solidaritas ini penting untuk menjaga semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pekerjaan sehari‑hari. Ketika pemerintah memberikan kepastian, masyarakat dan rekan kerja juga memiliki peran untuk saling mendukung agar perubahan positif ini berkelanjutan.
Akhirnya, momen penyerahan SK PPPK di Klaten adalah pengingat bahwa kebijakan publik yang manusiawi mampu mengubah kehidupan. Kepastian yang diberikan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab bersama, penerima SK PPPK untuk bekerja lebih baik, pemerintah untuk terus membina dan mengawasi, serta masyarakat untuk menghargai dan memanfaatkan layanan publik dengan bijak.
Semoga momentum ini menjadi titik tolak bagi peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kesejahteraan keluarga, dan tumbuhnya profesionalisme yang konsisten di seluruh lini sektor pemerintahan daerah. Di balik setiap SK PPPK yang diserahkan, ada harapan yang tumbuh, ada keluarga yang tersenyum, dan ada komitmen baru untuk membangun masa depan yang lebih baik.
( Pitut Saputra )
