KLATEN, Merdekapostnews.top
Agam, seorang pedagang susu segar yang telah bertahun-tahun berjualan di pedestrian Jalan Eks Pabrik Karung Delanggu, tampak tertunduk lesu ketika mendengar kabar bahwa warungnya kemungkinan akan direlokasi. Lahan tempat ia berjualan selama kurang lebih 13 tahun ini rencananya akan dipakai sebagai akses masuk jalur menuju area Kopdes Merah Putih Desa Delanggu yang akan dibangun dalam waktu dekat. Kabar itu datang tanpa pemberitahuan resmi dari pemerintah desa, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kebingungan di kalangan pedagang kecil yang terdampak (03/12/2025).
Menurut Agam, Dirinya dan Arda salah seorang pedagang es dawet di sebelahnya mengetahui informasi tersebut bukan dari surat edaran atau pengumuman resmi, melainkan dari penjelasan seorang koordinator ojek online bernama Winarno yang siang tadi memastikan kebenaran kabar yang selama ini simpang siur di masyarakat. Ketidaktahuan terhadap rencana pembangunan membuat mereka merasa kurang dihargai, meskipun pada dasarnya Agam tidak menolak program pemerintah yang dimaksud. Ia menyadari bahwa lahan yang ditempatinya bukan miliknya dan bahwa pembangunan akses jalan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Namun keputusan yang terkesan mendadak dan minim sosialisasi membuatnya merasa seolah-olah nasibnya diabaikan.
Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh beberapa rekan driver ojek online yang meski tidak terdampak langsung, khawatir bahwa kurangnya komunikasi dari pihak desa sering memicu kegaduhan di masyarakat. Mereka menyoroti bagaimana informasi yang tidak jelas memicu spekulasi, menimbulkan keresahan, dan membuat warga yang terdampak kehilangan kepastian tentang masa depan mata pencaharian mereka. Para driver berharap pemerintah desa bisa lebih proaktif dalam menyampaikan perkembangan proyek, sehingga publik mendapat akses informasi yang akurat dan ada ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan atau mengajukan solusi alternatif.
Dari sudut pandang sosial-ekonomi, relokasi pedagang kaki lima seperti Agam bukan sekadar persoalan fisik memindahkan bangku atau gerobak. Bagi banyak pedagang kecil, lokasi berjualan adalah modal sosial yang dibangun bertahun-tahun, pelanggan tetap, jaringan pasokan, dan ritme usaha yang menyesuaikan dengan arus lalu lintas pejalan kaki. Kehilangan lokasi tanpa kompensasi atau alternatif yang layak berpotensi mengganggu pendapatan harian dan stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, proses relokasi idealnya disertai dengan pendekatan yang manusiawi dan partisipatif.
Beberapa pihak juga memberikan gambaran langkah praktis yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah desa untuk meredam kegelisahan dan memastikan relokasi berjalan adil. Pertama, sosialisasi terbuka, mengumumkan rencana pembangunan melalui berbagai saluran, surat edaran, papan pengumuman, pertemuan warga, dan grup komunitas, dengan waktu yang cukup agar warga dapat mempersiapkan diri. Kedua, Mitigasi dan pendataan pedagang terdampak, membuat daftar resmi pedagang yang akan terkena dampak, termasuk jenis usaha, lama berjualan, dan kebutuhan khusus, sehingga solusi yang ditawarkan relevan. Ketiga, fasilitasi relokasi sementara atau permanen, menyediakan lokasi alternatif yang layak, akses listrik dan air jika diperlukan, serta kemudahan perizinan agar pedagang dapat melanjutkan usaha tanpa gangguan berarti.
Keempat, mekanisme kompensasi atau bantuan transisi, bagi pedagang yang tidak dapat langsung pindah atau mengalami penurunan pendapatan, bantuan sementara berupa subsidi sewa, modal kerja, atau pelatihan pemasaran dapat membantu mereka beradaptasi. Kelima, melibatkan perwakilan pedagang dalam perencanaan, membuka ruang dialog antara pemdes, kontraktor, dan perwakilan pedagang agar keputusan teknis mempertimbangkan kebutuhan ekonomi lokal. Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi resistensi sosial, tetapi juga meningkatkan legitimasi proyek pembangunan di mata warga.
Di sisi lain, komunikasi yang baik juga penting untuk mencegah penyebaran informasi yang simpang siur. Koordinator ojol seperti Winarno memainkan peran penting sebagai penghubung informasi informal di lapangan, namun peran resmi tetap harus dipegang oleh pemerintah desa. Ketika informasi resmi terlambat atau tidak ada, masyarakat cenderung mengandalkan kabar dari mulut ke mulut yang seringkali berubah bentuk dan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, pemdes perlu membangun saluran komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya, termasuk memanfaatkan teknologi sederhana seperti pesan grup warga atau pengumuman melalui media sosial desa.
Kisah Agam juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur, meskipun bertujuan untuk kebaikan bersama, harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial. Pembangunan yang mengabaikan hak-hak ekonomi kelompok rentan beresiko menciptakan ketimpangan baru. Solusi yang adil bukan hanya soal memindahkan pedagang, tetapi memastikan mereka tetap memiliki akses untuk mempertahankan mata pencaharian. Pendekatan yang inklusif akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap proyek dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.
Akhirnya, harapan Agam sederhana namun penting, Dirinya berharap diberi kesempatan untuk mediasi dan tetap berjualan di sekitar Jalan Eks Pabrik Karung atau mendapatkan alternatif yang layak. Ia menunggu koordinasi lanjutan dari pihak pemdes yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan ini secara manusiawi. Bagi banyak pedagang kecil seperti Agam, kepastian dan rasa dihargai jauh lebih bernilai daripada janji pembangunan yang datang tanpa dialog. Pemerintah desa yang responsif dan transparan dapat mengubah momen ketidakpastian ini menjadi kesempatan untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Agam menegaskan pentingnya mediasi yang melibatkan seluruh pedagang dan perwakilan ojek online yang beroperasi di depan lokasi Kopdes merah putih, agar informasi tidak diterima secara sepihak tetapi merata dan disaksikan oleh semua pihak terkait, dirinya dan rekan-rekan sangat terbuka dan menunggu inisiatif dari Pemdes untuk memfasilitasi pertemuan tersebut sebelum proyek berjalan, karena mediasi yang transparan dan terdokumentasi akan mencegah miskomunikasi, melindungi hak dan kewajiban semua pihak, serta memastikan pelaksanaan proyek berlandaskan musyawarah, kepastian hukum, dan kesejahteraan bersama.
( Pitut Saputra )
