Jakarta, Merdekapostnews.top
Presiden RI Prabowo Subianto secara mendadak menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/7/2025) malam. Rapat tersebut berlangsung hingga tengah malam dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Teddy, Presiden Prabowo menyoroti serius temuan soal ratusan merek beras yang tidak memenuhi standar mutu. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian dan PPATK, sebanyak 212 dari 268 merek beras terbukti tidak sesuai dengan klasifikasi mutu yang ditetapkan pemerintah.
“Presiden meminta agar para pelaku diusut dan ditindak tegas, tanpa pandang bulu,” kata Teddy kepada wartawan usai rapat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengonfirmasi bahwa pihaknya telah meningkatkan status hukum kasus ini ke tahap penyidikan. Sejauh ini, empat produsen besar yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR telah menjadi fokus penanganan. Polisi juga telah memeriksa 39 saksi, 4 ahli, dan melakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti di beberapa lokasi.
Menteri Pertanian Amran mengungkapkan bahwa pengoplosan beras dilakukan secara sistematis. Banyak produk premium dan medium dijual dengan kandungan “broken” (patah beras) melebihi batas wajar, bahkan mencapai 50 persen. Pemerintah memperkirakan potensi kerugian akibat praktik tersebut mencapai Rp 100 triliun per tahun.
“Ini bukan sekadar pelanggaran standar, tapi sudah masuk ke ranah kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat,” ujar Amran.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia pangan. Ia meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk memproses hukum para pelaku hingga tuntas dan tidak memberi ruang kompromi.
“Presiden memberi arahan jelas, jangan kasih ampun bagi pelaku kejahatan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Sekretaris Kabinet.
Rapat yang digelar mendadak ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga mutu pangan nasional. Langkah-langkah hukum kini tengah dipercepat demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar beras di Indonesia.
(RED)
