Jakarta, Merdekapostnews.top
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya delapan perusahaan yang diduga kuat berkontribusi memperparah banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pekan lalu. Temuan ini didasarkan pada analisis citra satelit serta pemeriksaan awal terhadap kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, 3 Desember 2025.
Menurut Hanif, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari hutan tanaman industri, perkebunan sawit, hingga pertambangan. Aktivitas mereka dinilai berada pada zona sensitif yang seharusnya mendapat perlindungan ketat karena menjadi penyangga aliran sungai.
“Dari data dan citra satelit yang kami analisis, ada indikasi kuat bahwa aktivitas delapan perusahaan ini turut memperparah dampak banjir. Kami sudah memanggil semuanya untuk memberikan penjelasan,” ujar Hanif dalam konferensi pers di Jakarta.
Kementerian LH telah memulai pemeriksaan mendalam terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di area terdampak banjir. Pemeriksaan ini meliputi izin lingkungan, pola operasional perusahaan, hingga dugaan pembukaan lahan tanpa kontrol yang cukup.
Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran serius. “Harus ada pihak yang bertanggung jawab. Kerusakan di Batang Toru tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret arus banjir. Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari aktivitas pembalakan di kawasan hulu.
Kementerian LH saat ini sedang meninjau ulang seluruh perizinan lingkungan perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai langkah mitigasi lanjutan. Evaluasi kembali dilakukan karena pola cuaca ekstrem yang belakangan kerap terjadi meningkatkan risiko bencana di kawasan rawan.
“Dengan curah hujan seintens ini, zona-zona lindung harusnya dijaga lebih ketat, bukan malah dimanfaatkan secara agresif,” ujar Hanif.
Banjir besar yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menenggelamkan ribuan rumah, tetapi juga merusak lahan pertanian dan memutus akses transportasi di sejumlah titik. Sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekitarnya menjadi area terdampak paling parah.
Pemerintah daerah bersama BNPB masih melakukan pendataan kerusakan dan memastikan bantuan bagi warga terdampak tersalurkan secara merata.(Red)
