Jakarta, Merdekapostnews.top
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap babak baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Bank Jabar Banten (BJB). Kali ini, perhatian publik tertuju pada sosok mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang diketahui pernah menjabat sebagai Komisaris BJB saat masih menjabat sebagai kepala daerah.
Informasi mengenai dugaan keterlibatan Ridwan Kamil mencuat setelah KPK menelusuri sejumlah kebijakan strategis dan aliran dana mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyimpangan dalam manajemen BJB. Lembaga antirasuah itu menilai adanya potensi konflik kepentingan dalam rangkap jabatan tersebut, mengingat posisi sebagai komisaris bank daerah bersinggungan langsung dengan kewenangan gubernur sebagai pemegang saham pengendali.
“Kami tengah mendalami keterkaitan antara jabatan publik dan jabatan strategis lainnya yang dijabat secara bersamaan oleh sejumlah pihak, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat,” ujar Juru Bicara KPK, saat dikonfirmasi pada Rabu (23/4).
Meski belum menetapkan Ridwan Kamil sebagai tersangka, KPK menegaskan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan bukti dan keterangan tambahan dari berbagai sumber, termasuk dokumen rapat, keputusan strategis, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan masa jabatan Ridwan Kamil di BJB.
Langkah KPK ini memicu berbagai reaksi di masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan etika dan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait rangkap jabatan yang berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan wewenang.
Ridwan Kamil sendiri hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini. Namun, tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa semua jabatan yang diemban Ridwan Kamil selama menjabat sebagai gubernur telah melalui proses legal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, sejumlah pakar hukum tata negara menilai bahwa pejabat publik yang merangkap jabatan di badan usaha milik daerah perlu diawasi secara ketat. “Rangkap jabatan bisa memunculkan konflik kepentingan dan membahayakan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar seorang pengamat dari Universitas Indonesia.
Kasus korupsi di BJB ini menjadi sorotan nasional, terutama karena melibatkan tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di tingkat daerah. KPK menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan dan tidak segan menjerat siapapun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.(Red)
