KLATEN, Merdekapostnews.top
Pagi ini, langit Delanggu tampak mendung, seakan mencerminkan kegundahan hati ratusan sopir truk yang berkumpul di Sub Terminal Karang Delanggu. Dalam aksi damai dan mogok kerja, mereka menyuarakan keresahan atas kebijakan ODOL (Over Dimension Over Loading) atau truk bermuatan berlebih, yang baru diberlakukan (19/06/2025).
Di balik barisan truk yang tersusun rapi, suara getir seorang sopir menyeruak—Sumarno, anggota organisasi pengemudi truk yang selama ini merasakan langsung dilema kebijakan yang dianggap belum mengakomodasi realita di lapangan.
Sumarno, sopir truk berpengalaman yang telah lama berkecimpung di dunia transportasi, menjadi salah satu figur yang mewakili suara para sopir dalam aksi damai tersebut. Baginya, kebijakan ODOL yang menitikberatkan pada penegakan hukum memang penting, namun belum menjawab keseluruhan masalah.
“Saya di sini bukan untuk menolak standar muatan dan ongkos sesuai SNI. Saya paham bahwa hal itu penting untuk menekan risiko kecelakaan dan menjaga keamanan di jalan. Namun, tanpa solusi yang meringankan beban ekonomi, kami justru terjebak pada situasi sulit,” ujarnya tegas.
Di tengah aksi, spanduk-spanduk dengan pesan-pesan lantang terpampang di sisi-sisi truk. Pesan-pesan tersebut mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dinilai belum mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku di lapangan.
Menurut Sumarno, kendala utama bukan pada ketidakmampuan menaati aturan, melainkan pada dampak kenaikan biaya transportasi. “Kami yang berada di garis depan distribusi justru menanggung beban biaya yang meningkat, yang pada akhirnya membebani masyarakat luas. Bukankah seharusnya kebijakan ini menguntungkan semua pihak?” tuturnya penuh harap.
Sumarno menjelaskan bahwa kebijakan ODOL merujuk pada aturan mengenai kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menekan praktik over dimension serta overloading, pemerintah menetapkan penegakan hukum ketat dan integrasi teknologi canggih untuk pengawasan.
Area strategis seperti pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri menjadi perhatian khusus karena sering menjadi titik rawan pelanggaran. Bahkan, untuk sektor seperti pertambangan dan perkebunan, disediakan jalur khusus agar lalu lintas umum tidak terganggu.
Namun, di balik semua itu, Sumarno melihat ada kekosongan. “Teknologi memang semakin canggih, dan pengawasan lebih transparan. Tapi, di sisi lain, kenaikan biaya operasional tak bisa dihindari. Kami diminta patuh, namun seolah diperlakukan seperti mesin yang harus taat tanpa ruang dialog,” ungkapnya kepada awak media.
Menurutnya, sopir truk pada dasarnya tidak keberatan dengan standarisasi, asalkan kebijakan tersebut disertai dengan langkah-langkah ekonomi yang berpihak pada pengemudi. Ia menilai penting adanya pertemuan terbuka antara pemerintah, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan solusi yang lebih komprehensif.
Sumarno menegaskan bahwa aksi damai ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan ungkapan harapan agar regulasi transportasi mendengar suara pelaku lapangan.
“Kami adalah tulang punggung distribusi. Tanpa kami, roda ekonomi tak berputar. Jika kebijakan ODOL tidak disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, apakah adil jika kami justru yang paling dirugikan?” tanyanya dengan tatapan tajam ke arah para sopir yang hadir.
Ia juga mendorong adanya mekanisme dialog yang mampu mengakomodasi semua kepentingan. Dialog terbuka, menurutnya, sangat penting agar solusi yang lahir benar-benar merefleksikan kondisi nyata di lapangan.
“Kita butuh pendekatan yang humanis. Sanksi tanpa kompensasi adalah jalan buntu. Dialog dan evaluasi berkala harus menjadi bagian dari proses,” tegasnya.
Bagi Sumarno, reformasi kebijakan transportasi tidak boleh hanya mengedepankan aspek teknis dan penegakan hukum. Keselamatan memang penting, tetapi harus diimbangi dengan keberlangsungan ekonomi pengemudi.
“Regulasi harus berpihak pada kehidupan. Jangan sampai peraturan malah membuat kami tersisih. Setiap kebijakan harus memberi manfaat yang seimbang bagi semua pihak,” tambahnya.
Aksi damai di Delanggu yang dihadiri ratusan sopir truk menunjukkan bahwa realita di lapangan jauh berbeda dari yang dibayangkan pembuat kebijakan. Meskipun ODOL bertujuan melindungi infrastruktur dan keselamatan, dampaknya terhadap biaya transportasi justru berpotensi merugikan masyarakat luas.
“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya jadi alat menekan pelanggaran, tapi juga menjadi instrumen yang memperhatikan dampak ekonomi dan sosial. Itulah harapan kami,” jelas Sumarno dengan penuh keyakinan.
Dalam pandangannya, langkah ke depan harus melibatkan inovasi, kolaborasi, dan evaluasi berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia percaya bahwa lewat dialog terbuka, pemerintah dan pelaku usaha transportasi dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kita tidak mencari pemenang atau korban. Tujuan utama kita adalah menciptakan ekosistem transportasi yang aman, efisien, dan tidak memberatkan satu pihak saja,” pungkasnya.
Aksi damai ini tak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan, tetapi juga menjadi seruan untuk perubahan yang lebih baik. Kesungguhan para sopir, yang diwakili oleh suara Sumarno, mengingatkan bahwa di balik setiap kebijakan, ada kehidupan yang perlu dihargai.
Dialog konstruktif yang dibuka hari ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan transportasi yang lebih responsif, berpihak pada kesejahteraan pekerja jalan, serta menjaga agar roda ekonomi tetap berputar secara adil dan merata.
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana penerapan teknologi dan sistem pengawasan modern bisa diselaraskan dengan realitas ekonomi. Sumarno dan rekan-rekannya menanti langkah nyata dan inovasi yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari—demi menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga adil secara sosial.
Di tengah dinamika kebijakan yang terus berubah, suara Sumarno menjadi simbol harapan: agar setiap kebijakan dibuat dengan hati, berpihak pada kesejahteraan bersama, karena di balik setiap angka dan regulasi, tersimpan kisah para pahlawan jalan raya.
Terpisah saat dikonfirmasi awak media Kapolsek Delanggu AKP Jaka Waloya, S.H., Mengapresiasi langkah para sopir truk “Sejauh ini kegiatan dilaksanakan dengan tertib, aman dan tetap mematuhi aturan berlalu lintas, serta tidak melakukan orasi dengan konvoi, kemudian untuk giat orasi juga hanya dilakukan di lokasi sub terminal karang Delanggu saya rasa ini masih dalam tahap aman kondusif”, pungkasnya.
(Pitut Saputra)
