KLATEN, Merdekapsotnews.top
Agak menggelitik sekaligus memilukan ketika kita menyaksikan maraknya bendera One Piece menggantikan atau dipasangkan dengan bendera merah putih di berbagai sudut negeri. Di jalan protokol, di depan rumah warga, hingga di media sosial, lambang Topi Jerami seakan menjadi simbol baru perlawanan terhadap keadaan. Fenomena ini memunculkan gelak tawa sebagian orang sebagai bentuk hiburan satir, namun bagi yang lain menimbulkan keprihatinan mendalam tentang makna nasionalisme dan penghormatan terhadap simbol negara yang telah merelakan darah dan nyawa untuk bisa kita kibarkan hari ini Selasa, 05/08/2025.
Pembicaraan terkait fenomena ini terus mengalir di masyarakat, bahkan merambah hingga ke warung-warung angkringan. Ipunk salah seorang tour leader dari Ngantilalicaraneturu Tour Guide Community yang ditemui di sela sela wedangan menuturkan “Di balik jenaka visual itu tersimpan kebutuhan masyarakat untuk menuangkan kekecewaan terhadap para pemimpin. Bendera bajak laut fiksi ini bagai terjemahan modern dari suara rakyat yang merasa tak didengar. Karakter Monkey D. Luffy yang gigih melawan tirani dan mengejar kebebasan tanpa kompromi menawarkan metafora menarik tentang keinginan rakyat akan perubahan radikal. Namun, ketika satire tidak lagi mampu mengimbangi rasa hormat terhadap sejarah perjuangan bangsa, ia justru menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kita memahami batas antara kritik konstruktif dan penghinaan simbol?” jelasnya.
Lebih jauh dirinya mengatakan “Rasa frustasi terhadap ketimpangan pembangunan, maraknya korupsi, serta lambannya reformasi birokrasi merupakan realitas sehari-hari. Saat bersuara di ruang publik terasa sia-sia, wajar bila sebagian masyarakat memilih jalan alternatif berupa humor dan olok-olok. Sayangnya, pilihan memadukan bendera Indonesia dengan ikon dari negeri lain, yang pernah menjadi penjajah menyisakan paradoks etik. Kritik yang sejatinya membangun bisa berubah menjadi dakwaan atas ketidakpedulian kita terhadap makna historis dan sakralitas simbol Republik.” tuturnya.
Ipunk juga menyoroti perbandingan keduanya yang tidak sepadan. “Perbandingan ekstensif antara perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan petualangan bajak laut fiksi sangat tidak seimbang. Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Bung Tomo, dan ribuan pahlawan lainnya menumpahkan darah dan nyawa demi membebaskan nusantara dari belenggu kolonialisme. Sementara itu, karakter dalam karya fiksi bersifat illusif, kematian mereka hanyalah bagian naskah yang bisa diubah sesuai kehendak sutradara. Kontras inilah yang membuat analogi antara keduanya terasa semu dan kurang berpijak pada kesungguhan pengorbanan.” terangnya.
Lebih jauh, “Kita harus merenungkan arti nasionalisme. Apakah semata-mata soal kebanggaan mengibarkan bendera pada hari kemerdekaan, ataukah lebih dalam lagi tentang kesadaran bersama akan tanggung jawab menjaga kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran? Bendera merah putih menyimpan narasi panjang tentang persatuan dalam keberagaman, tekad untuk membangun, dan pengakuan atas jasa para pendahulu. Menggantinya dengan simbol budaya populer, tanpa kerangka reflektif, sama artinya dengan merobek lembar sejarah yang telah membentuk identitas kolektif kita.” Ujar Ipunk.
Ketika kita bangga menampilkan ikon produksi negara lain, pertanyaan demi pertanyaan tentang kedalaman pemahaman nasionalisme pun muncul. Apakah aksi tersebut sungguh menggambarkan keberpihakan kepada nasib bangsa, atau sekadar tren instan untuk menarik perhatian? Kritik terhadap pemerintahan tak selalu membutuhkan simbol semarak, terkadang ia justru menuntut penghormatan pada jalur formal, seperti unjuk rasa damai, penyampaian aspirasi lewat audiensi resmi, atau publikasi data dan analisis yang berbasis riset.
“Ada banyak alternatif ekspresi protes yang tetap mempertahankan integritas nasional. Misalnya, pertunjukan teater jalanan yang menghidupkan kembali catatan sejarah kemerdekaan, diselingi bait puisi yang menyorot persoalan kontemporer. Atau pameran seni media campuran yang memadukan siluet Garuda Pancasila dengan ilustrasi modern, sehingga menarik perhatian generasi muda tanpa kehilangan pesan utama. Lewat cara-cara semacam ini, kritik tidak hanya menyentak publik, tetapi juga mengokohkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai Pancasila.” imbuhnya.
Namun kita juga perlu mewaspadai dampak jangka panjang bila tren satir ekstrem ini terus dibiarkan berkembang. Generasi muda bisa terjebak pada pandangan sinis yang meremehkan setiap simbol nasional, sehingga rasa tanggung jawab sosial melemah. Saat lambang negara kalah populer dibanding ikon anime, maka pertaruhan integritas kebangsaan menjadi nyata. Hal ini berpotensi menimbulkan jurang pengetahuan sejarah yang semakin lebar antara generasi sekarang dan pendahulu, memudarkan ikatan emosional dengan perjuangan kemerdekaan.
Terakhir Ipunk yang sedang asyik membahas persoalan ini di angkringan Tom hik berpesan
“Euphoria boleh saja namun jangan sampai mengaburkan esensi perjuangan dan nasionalisme yang sesungguhnya. Aktivisme politik seyogyanya mengedepankan keseimbangan antara kreativitas dan penghormatan terhadap akar budaya. Kita dapat menciptakan gerakan kritis yang menyentuh sanubari, tanpa harus merusak nilai-nilai luhur bangsa. Misalnya, kompetisi esai di sekolah untuk merumuskan visi Indonesia 2025 berdasarkan Pancasila, atau festival film dokumenter bertema transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, semangat perlawanan pada ketidakadilan tetap menyala, sambil menjaga agar api nasionalisme tidak padam.” pungkasanya.
Pada akhirnya, setiap langkah kritik publik harus didasari tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa. Kita boleh memilih dan menentukan apakah menjadi agen penyebar simbol global demi sensasi sesaat, atau memperkuat bendera merah putih sebagai representasi tekad kolektif. Kesadaran bahwa kemerdekaan tidak datang tanpa harga harus mendorong kita mempertahankan keseimbangan antara inovasi kreatif dan penghormatan historis.
Mari kita sucikan kembali niat protes dan aksi kritis dalam bingkai cinta tanah air. Dengan demikian, setiap langkah perbaikan yang diambil akan melahirkan dampak positif bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Inilah panggilan bagi kita semua, bersuara dengan penuh tanggung jawab, bertindak dengan semangat kebersamaan, dan terus berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat, adil, dan sejahtera.
( Pitut Saputra )
